EXPOSSE.COMIJAMBI — Gubernur Jambi Al Haris kembali menunjukkan ketegasannya dalam urusan pembangunan daerah. Saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029 yang digelar di Swis-Belhotel Kota Jambi, Rabu (21/5/2025), ia tidak hanya berbicara soal arah pembangunan lima tahun ke depan, tetapi juga langsung menegur kepala daerah yang tak hadir tanpa alasan jelas.
Belum sempat acara dimulai, Al Haris lebih dulu mengecek satu per satu kehadiran para bupati dan wali kota. Begitu mendapati ada yang hanya mengutus perwakilan tanpa didampingi wakil kepala daerah, ia langsung memberikan teguran keras. Menurutnya, Musrenbang bukan sekadar acara formal, tapi forum krusial yang menentukan arah sinkronisasi pembangunan dari pusat hingga ke daerah.
“Musrenbang ini sangat penting untuk melakukan sinkronisasi kegiatan program kerja kabupaten hingga pusat agar bisa sejalan. Karena Pemerintah membuat Pilkada serentak untuk menyelaraskan program kabupaten, provinsi, dan nasional,” tegas Gubernur Al Haris.
ArtikelTerkait
Dalam forum itu, Al Haris menekankan pentingnya penyelarasan program pusat dan daerah agar pembangunan tidak berjalan masing-masing. Ia menyebut bahwa tahapan penyusunan RPJMD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini merupakan pondasi penting dalam merumuskan strategi pembangunan lima tahun ke depan. Musrenbang kali ini, menurutnya, adalah momentum krusial untuk menajamkan dan mengklarifikasi tujuan, arah kebijakan, serta kesepakatan strategis antarwilayah.
Gubernur juga memaparkan kondisi makro ekonomi Jambi saat ini. Ia menjelaskan bahwa meski dunia masih dilanda ketidakpastian global, ekonomi Jambi tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Tahun 2024, ekonomi Jambi tumbuh 4,51 persen dan meningkat menjadi 4,55 persen pada triwulan pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tercatat merata di hampir seluruh sektor usaha, kecuali konstruksi yang terkontraksi 0,83 persen. Ia juga menyampaikan bahwa struktur ekonomi Jambi masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 34,11 persen terhadap PDRB, serta sektor tambang sebesar 13,83 persen.
Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 tercatat 4,48 persen, sama seperti Agustus 2024. Meski begitu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 26.300 orang, atau naik 1,48 persen dibanding Februari tahun sebelumnya. Al Haris juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,58 persen pada Maret 2023 menjadi 7,26 persen pada September 2024. Salah satu indikator keberhasilan ini adalah inflasi yang terkendali di angka 1,43 persen pada tahun 2024 dan berada di kisaran 2,1 persen hingga April 2025.
Lebih jauh, Al Haris menyampaikan bahwa arah pembangunan Provinsi Jambi dalam lima tahun ke depan akan berpedoman pada visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan 2029. Tiga misi utama yang menjadi tumpuan adalah: memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan daya saing daerah khususnya di bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata, serta memperkuat keberlanjutan pembangunan dan kualitas SDM.
“Kita semua harus lebih intensif dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk koordinasi antar kita di Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi serta para pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan yang kita laksanakan harus bersinergi, memiliki daya ungkit, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Al Haris.
Sikap tegas Gubernur Al Haris bahkan mendapat dukungan langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, yang turut hadir dalam Musrenbang tersebut. Ia menyebut teguran Al Haris sebagai bentuk kedisiplinan yang memang harus ditanamkan kepada para kepala daerah agar tak main-main dengan urusan perencanaan pembangunan.
“Cara disiplin yang ditunjukkan Gubernur Al Haris kepada para bupati merupakan yang ditanamkan dalam retret dari menteri ke gubernur. Itu yang harus dipahami bupati/wali kota untuk merapikan birokrasi kita,” ujar Bima Arya.
Dalam sambutannya, Bima Arya juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo saat ini sedang mengadopsi semangat reformasi yang pernah dilakukan oleh Deng Xiaoping di Tiongkok. Semangat perubahan itu, kata dia, harus pula dipahami oleh seluruh pemimpin daerah sebelum mereka menyusun ulang arah kebijakan seperti RPJMD dan program prioritas lainnya.
“Saya mengajak Bapak-Ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum kita mengotak-atik RPJMD dan lain sebagainya,” ujarnya.(*/EXP-001)
Discussion about this post