SERINGKALI kita dengar hampir tiap hari diksi demokrasi, politik dan ekonomi diungkapkan di berbagai media, baik media mainstream maupun media digital dengan berbagai maksud dan tujuan.
Para pakar melaporkan bahwa bernegara dengan sistem demokrasi di dunia saat ini menjadi suatu pilihan yang tak bisa ditolak lagi, walaupun beberapa negara masih memilih sistem bernegaranya tertutup.
Demokrasi yang berasal dari dunia barat sekalipun baik dari negara Amerika Serikat sudah berabad abad menjalankan sistem kenegaraannya dengan demokrasi, namun masih ada dijumpai juga beragam pelanggaran baik pelanggaran HAM, ketidak adilan dalam penegakan hukum, kesenjangan si kaya dan si miskin apalagi bagi beberapa negara yang hanya beberapa dekade memilih dan melaksanakan sistem demokrasi di negaranya tentu masih dijumpaikan berbagai macam pelanggaran dan penyimpangan dari penguasa atau pemerintahan kepada rakyatnya.
Menurut teorinya demokrasi itu memberikan ruang kebebasan berpendapat, berpikir dan bertindak yang dianjurkan selalu ada batasnya yakni bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukan. Namun disisi lain, demokrasi itu ternyata bisa membawa petaka bagi suatu pemerintahan, kadang suatu pemerintahan bisa dibuat jatuh karena hanya tidak bisa menjalankan iklim demokrasi dengan baik dan ini juga udah banyak terjadi baik di berbagai negara di amerika selatan, di asia, dan bahkan beberapa di negara eropa.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan demokrasi, maka tidak bisa terlepas juga dari diksi politik. Politik bisa dikatakan sebagai alat untuk mencari kekuasaan. Maka banyak negara, mendirikan partai politik sebagai sarana yang dilindungi undang-undang untuk mencapai suatu kekuasan. Di Amerika Serikat, sebagai negara yang sudah hampir ratusan tahun menjalankan demokrasi memiliki dua partai politik saja yakni partai republik dan demokrat (maaf bukan partai demokrat indonesia ya), dari dulu mereka melaksanakan pesta demokrasinya melalui dua partai saja, dan kadang kala mereka silih berganti menjadi penguasa, dan paling lama bertahan dua periode berturut, namun adakalanya hanya satu periode saja, dimana satu periodenya hanya empat tahun saja, dan menariknya demokrasi mereka menggunakan sistem eletoral vote perwakilan totalnya 540, dimana bagi yang menang hanya butuh 270 elektoral vote, dan masing-masing negara bagian sudah ditentukan suara perwakilannya.
Misalnya suatu negara bagian di Amerika, katakanlah Georgia dengan suara electoral vote 15, siapa yang suara populer vote yang menang dari masing-masing calon wakil partai, maka otomatis pemenang popular vote memperoleh suara electoral vote 15 dan begitu seterusnya, hingga mencapai 270 eletoral vote baru ditentukan pemenang untuk siapa yang berkuasa pada periode berlangsung. Sedangkan di kebanyakan luar negara amerika serikat, menggunakan sistem demokrasi langsung, dimana saat pemilihan suara berlaku one man one vote, satu orang pemilih dihitung sebanyak satu suara sehingga siapa yang menang dan berkuasa adalah yang memperoleh suara terbanyak. Itulah demokrasi melalui politik, jadi tanpa masuk dalam sistem perpolitikan tersebut maka tidak ada ruang dan jalur untuk menjadi penguasa, walaupun tajir melimpir sekalipun kalau tidak ada putusan dukungan dari partai politik yang ada.
Lebih jauh lagi, demokrasi, politik maka ada satu diksi ekonomi yang tidak bisa dipisahkan kehadirannya diantara diksi tersebut. Demokrasi membutuhkan partai politk, dan partai politik tentu butuh ekonomi. Dalam demokrasi yang terbuka dalam politic game sangat membutuhkan cost yang besar. Bicara cost tentu tidak lepas dari motif-motif ekonomi yang ada.
Infrastuktur politik dan demokrasi tentu membutuhkan pengelolaan ekonomi yang besar sekali, tidak mustahil kalau ada yang mengatakan demokrasi dan politik tidak mengeluarkan ongkos yang sedikit. Pendapat seperti itu hanya ada dalam alam yang berbeda. Semakin maju suatu negara, maka semakin berpengaruh kuat dalam menentukan arah demokrasi dan politik yang tentunya ekonomi menjadi tujuan akhir bagi mereka dalam menentukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat inilah cita-cita idealismenya praktek demokrasi dan politik dari berbagai negara apapun teorinya.
Terus apa kaitan demokrasi, politik dan ekonomi dari judul di atas, dalam perspektif negara Indonesia, maka dapat saya katakan bahwa demokrasi dan ekonomi menjadikan suatu Industri politik yang sangat besar yang membutuhkan dana dan biaya yang besar dan ternyata secara tidak langsung juga ikut menggerakkan berbagai sektor ekonomi suatu negara. Sebagai contoh Indonesia, negara yang kaya dengan sumberdaya alam dan energinya, hampir 17 ribu pulau kita miliki, dan hampir lebih dari 500 kota dan kabupaten dengan 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.
Sedangkan jumlah partai politik yang lolos ambang batas 4 persen ada sembilan partai politik secara nasional yakni 1. PDIP dengan suara sah yang berjumlah 27.053.961 dengan persentase 19,33 persen.2. Partai Gerindra, dengan suara sah yang berjumla 17.594.839, dengan persentase 12,57 persen. 3. Partai Gokar, dengan suara sah yang berjumlah 17.229.789, persentase 12.31 persen. 4. PKB, dengan suara sah yang berjumlah 13.570.097, dengan persentase 9,69 persen. 5. Partai Nasdem dengan suara sah yang berjumlah 12.661.798, persentase 9,05 persen. 6. PKS dengan suara sah yang berjumlah 11.493.663, persentase 8,21 persen.
7. Partai Demokrat dengan suara sah yang berjumlah 10.876.057, persentase 7,77 persen. 8. PAN dengan suara sah yang berjumlah 9.572.623, persentase 6,84 persen. 9. PPP dengan suara sah yang berjumlah 6.323.147, persentase 4,52 persen. (Republika.co.id, 2019)
Hal ini berarti bahwa ada 9 partai politik di Indonesia yang menjadi pemain utama yang ikut berkompetisi dalam meraih kekuasan dalam memerintah sesuai undang-undang. Bagi partai politik yang boleh mengajukan kandidat pemimpin pemerintahan baik presiden, gubernur, walikota dan kabupaten adalah partai politik yang mempunyai 20% atau boleh gabungan partai politik untuk mencukupi ambang batas 20% tersebut.
Pemilihan dilakukan secara serentak setiap satu periode pemerintahan selama 5 tahun sekali. Bagi partai politik terbesar tentunya sangat menguntungkan dalam memilih dan menentukan kandidat yang akan diajukan dimana setiap kandidat membutuhkan rekomendasi untuk bisa berkompetisi pada pemilihan umum baik pemilihan tingkat presiden, gubernur, walikota dan kabupaten yang pemberiaan rekomendasinya dari pengurus tingkat nasional. Kalaulah ada separuh dari kota/kabupaten yang berkompetisi dalam pemilihan kepada daerahnya maka isu ekonomi tidak bisa dihindarkan atau diabaikan.
Hitungan sederhana aja, kalau satu partai berpartisipasi dalam mengusung kandidat katakanlah 250 kota/kabupaten dan kandidat harus mengeluarkan maharnya kepada partai politik sebagai lembaga demokrasi dan politik untuk pemberi rekomendasi, berarti ada 250 rekomendasi yang diberikan untuk kandidat yang bertarung untuk satu kandidat. Terkait mahar untuk satu surat rekomendasi dari parpol di estimasi kandidat paling sedikitnya menyetorkan 5 Miliar rupiah.
Kalau ada 250 kota/kabupaten yang ikut pilkada serentak dan di 250 kota/kabupaten partai politik yang sama menjadi faktor pengusung yang dibutuhkan kandidat. Jadi parpol tersebut akan merima 1.25 Triliun rupiah, artinya peredaran uang sangat dahsyat dalam periode kompetisi tersebut. Itu untuk satu pasang aja, bagaimana kalau lebih bisa dibayangkan peredaran uang sangat besar. Maka saya mengatakan partai politik adalah sebuah industri politik yang besar dan sangat menentukan perjalanan pemerintahan baik nasional dan daerah.
Sembilan partai politik yang disyahkan KPU dan memenuhi ambang batas 4 persen, semuanya tergabung dalam sebuah yang dinamakan Industri Politik. Meminjam istilah pemasaran, maka masing-masing partai politik memiliki pangsa pasar yang beragam tentunya yang memiliki share terbesar adalah 3 partai politik teratas dari data di atas, masing-masing PDIP, Gerindra dan Golkar, dikenal yang memiliki market share terbesar. yang lainnya sebagai follower. Jadi bisa saya katakan bahwa demokrasi, politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkandipisahkan satu sama lainnya, dan dia menjadi suatu industri Politik terbesar juga dan mengakibatkan terjadinya peristiwa ekonomi yang cukup besar dan berarti juga. Demikian pandangan pribadi saya dalam menangkap kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, dimana kita melihat di berbagai belahan dunia sedang terjadi proses demokrasi yang luar biasa, baik di Amerika Serikat, di Asia, di Amerika Selatan dan beberapa di Eropa, serta di dalam negeri sedang terjadi persiapan puncak menjelang tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakannya pesta demokrasi, politik dan ekonomi dalam sebuah yang saya istilahkan sebuah Industri Politik.
Khususnya di Indonesia, mulai besok sudah kembali menjadi hari mnggu tenang hingga puncak pesta demokrasi, politik, dan ekonomi serta kita sebagai rakyat yang menjalankan demokrasi tentulah kita gunakan hak demokrasi kita yang dilindungi Undang-undang yang ada dan dijamin bebas dan rahasia dalam menentukan pilihannya, terkhusunya untuk daerah yang saya cintai provinsi jambi, juga sedang menentukan kepemimpinan dengan 3 pasang calon masing-masing yang telah ditetapkan oleh lembaga pemilu adalah 1. CE-Ratu, 2 Fahrori Umar-Syafril N, dan 3. Haris-Sani.
Semoga diminggu tenang ini kita semua menuju demokrasi yang kondusif, sejuk dan sehat tanpa noise yang besar. Selamat berdemokrasi, berpolitik yang sehat dan santun dan berekonomi dengan bijak. Itulah INDUSTRI POLITIK kita. selamat berjuang dan selamat berpartisipasi politiknya.
(Penulis adalah Dosen FEB Univiversitas Jambi)
Discussion about this post