EXPOSSE.COMI JAMBI – Ribuan Masyarakat di Jambi, melakukan Aksi Penggalangan Tanda Tangan untuk diserahkan pada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Tanda Tangan tersebut dibubuhkan di atas beberapa lembar kain putih sepanjang lima meter, pada Minggu (26/1) di Simpang Lampu Merah Simpang BI, Telanaipura, Kota Jambi.
Penggalangan yang dikoordinir oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi, diramaikan oleh ribuan masyarakat Kota Jambi, yang berkumpul pagi itu di lokasi sambil melakukan olahraga pagi.
Selain menolak kenaikan Iruran BPJS, penggalangan tanda tangan ini juga untuk menolak pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 kilogram bagi rakyat miskin. Tindakan pemerintah ini, dinilai telai melukai dan menyebabkan masyarakat bertambah susah.
ArtikelTerkait
“Kami sudah susah, Iuran BPJS malah dinaikan, Subsidi gas juga mau dicabut. Lalu apa upaya pemerintah untuk melindungi kami sebagai rakyatnya? Kok malah bikin susah?” Ujar Hartini, seorang Ibu yang ada di lokasi Penggalangan Seribu Tanda Tangan.
Seperti yang diketahui, kenaikan BPJS Kelas 1 Mandiri senilai Rp80 ribu, kini menjadi Rp160 ribu. Kelas 2 Mandiri yang awalnya Rp51 ribu, kini menjadi Rp110. Sedangkan Kelas 3 Mandiri naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.
Kemudian, mengenai Subsidi Gas Elpiji 3 kilogram, pemerintah akan mencabut Subsidi Gas 3 kilogram tersebut. Padahal sudah ada tulisan “Hanya Untuk Masyarakat Miskin.”
Ketua YLKI Provinsi Jambi, Ibnu Khaldun menjelaskan, mengenai kegiatan tanda tangan penolakan tersebut. “Jadi acara ini adalah penolakan terhadap kenaikan BPJS dan juga akan dicabutnya subsidi gas 3 kg. Karena sangat memberatkan buat masyarakat, apalagi masyarat dengan ekonomi kebawah,” ungkapnya.
“Masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan membayar biaya BPJS, otomatis tidak mendapat pelayanan kesehatan. Sementara hak pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusi bagi Warga Negara, karena kan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 a ayat 1 maupun 3”, jelasnya.
Sementara itu, adanya kegiatan petisi ini, untuk disampaikan kepada pihak terkait; Pemerintah Pusat, Presiden maupun DPR, sebagai salah satu bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat.
“Setelah ini, kita akan rapat dengan forum terlebih dahulu, InsyaAllah dalam waktu seminggu ini akan langsung kita sampaikan”, ujarnya.
Sementara, beberapa anggota masyarakat yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam acara itu, setuju dengan adanya petisi ini. “Saya setuju sekali dengan adanya petisi ini, ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Harusnya pemerintah mensejahterakan masyarakatnya. Bukan membuat susah”, jelasnya.
Kemudian masyarakat juga mengharapkan, dengan adanya petisi tanda tangan ini, diharapkan agar jangan ada kenaikan Iuran BPJS dan pencabutan Subsidi Gas Elpiji.
Acara petisi tanda tangan sendiri, dilakukan di pinggir jalan, dengan alas kain putih sepanjang lima meter. Kain tersebut dibentang dipinggir jalan, tak hanya satu, ada banyak kain yang terbentang. (im)
Discussion about this post